Pages

PENGERTIAN, FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA KESATUAN RI





PENGERTIAN, FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA KESATUAN RI


Standar Kompetensi :
Memahami Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kompetensi Dasar :
Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI

Indikator :
1.      Menguraikan pengertian dan fungsi negara
2.      Membandingkan berbagai teori tentang fungsi dan tujuan negara
3.      Mendeskripsikan tujuan Negara Kesatuan RI.

Materi :

1.      Pengertian , Fungsi dan Tujuan Negara Secara Universal

1. PENGERTIAN NEGARA
Negara berasal dari kata asing yaitu state (bahasa Inggris), staat (bahasa Belanda dan Jerman) dan etat (bahasa Perancis). Kata-kata state, staat, dan etat diambil dari bahasa latin yaitu status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tepat atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.
Secara terminologi negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam   daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Arti negara menurut beberapa tokoh:

Menurut Roger H. Soltau, 
negara didefinisikan dengan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
Menurut Harold J. Laksi,
negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yan gsecara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
Menurut Max Weber
negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yan gdiselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa.

2. FUNGSI NEGARA

Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu hal yang harus dilakukan negara adalah sebagai berikut :
a.       Melaksanakan ketertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokaan dalam masyarakat. Dalam hal ini negar bertindak sebagai stabilitator.
b.      Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru atau yang sedang berkembang.
c.       Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar,  negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.
d.      Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

Fungsi negra menurut beberapa tokoh :
a.       John Lokce, membagi fungsi negara menjadi tiga :
1)      Fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang
2)      Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang
3)      Fungsi federatif, yaitu mengurusi urusan luar negeri, perang dan damai
b.       Moh. Kusnardi, SH.
1)      melaksanakan ketertiban
2)      menghendaki kesejahteraan  dan kemakmuran rakyatnya.
c.      Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas pokok :
1)      fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang
2)      fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang
3)      fungsi yudikatif, yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili)
d.       Van Vallenhoven , menyatakan fungsi negara meliputi seperti berikut :
1)      Regeling, yaitu membuat peraturan
2)      Bestur, yaitu menyelenggarakan pemerintahan
3)      Rechstaat, fungsi mengadili
4)      Politic, fungsi ketertiban dan keamanan.

Fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas organisasi negara itu sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya tugas negara secara umum adalah sebagai berikut :
a.       Tugas esensial
Adalah tugaas untuk mempertahankan negar sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas negara (memelihara perdmaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negar serta melindungi hak milik dari setiap orang) dan tugaas eksternal (mempertahankan kemerdekaan negara). Tugas essensial ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah dari negara manapun di dunia.
b.      Tugas fakultatif
Diselenggarakan oleh negara untuk  dapat memperbesar kesejahteraan fakir miskin, kesehatan dan pendidikan rakyat.

2            3.TUJUAN NEGARA.
Setiap negara yang berdiri pasti mempunyai tujuan tertentu. Dimana tujuan dari negara yan gstu dengan yang lain adalah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh penguasa negara yang sedang memerintah. Sebab  negara   berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan  bersama semua orang yang masuk dalam organisasi negar tersebut.
Adapun tujuan negara bermacam-macam antara lain :
a.       Untuk memperluas kekuasaan
Ajaran  negara   kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan berarti kebenaran, dan dengan bertambahnya kekuasaan berarti akan bertambahnya kemajuan di lapangan lain. Negara kekuasaan menghendaki agar negaranya menjaadi besar dan jaya. Untuk mencapai  tujuannya maka rakyat dijaadikan alat untuk perluasan, kepentingan orang  perseorangan ada di bawah kepentingan bangsa dan negara.
b.      Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum
Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan berdasarkan atas hukum, semua orang harus tinduk kepada hukum, sebab hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut.
c.       Untuk mencapai kesejahteraan umum
Negara bertujuan ingin mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tatanan masyarakat yan gdidalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.

Adapun tokoh yang mengemukakan tujuan negara adalah :
a.       Roger H. Soltau, tujuan negara adalah mengembangkan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin.
b.      J. Baren, mengklasifikasikan tujuan negara dalam dua hal :
1)          tujuan sebenarnya yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan penyelenggaraan kepentingan umum.
2)          Tujuan tidak sebenarnya yaitu pertahanan diri yang berkuasa untuk tetap berada dalam kedudukannya.
c.       Aristoteles, negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik dari warga negaranya.
d.      Charles E. Miriam, tujuan negara adalah mencapai keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan umum.
e.       Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Beberapa teori tentang tujuan negara adalah sebagai  berikut :
a.       Teori Fasisme
Fasisme berasal dari kata Fascio yang berarti kelompok. Kelompok ini menamakan dirinya Fascio de combattimento yang artinya barisan tempur. Dalam Undang-undang dasar, negara fasis harus diciptakan suatu kesatuan kehendak di lapangan kesusilaan, politik, dan ekonomi. Rakyat harus memiliki ideologi negar sedalam-dalamnya untuk menjelma sebagai bangsa fasis. Pemimpin negaralah yang menentukan tujuan negara serta mengendalikan cita-cita dan tujuan negara sentralistik. Tujuan negara fasis adalah ”Imperium Dunia” pemimpin bercita-cita untuk mempersatukan semua bangsa di dunia menjaadi satu tenaga atau kekuatan bersama.
Beberapa negar di dunia yang  pernah menerapkan fasisme antara lain Italia semasa dipimpin oleh Benito Mussolini, Jerman semasa Adolf Hittler, Jepang semasa Pra Perang Dunia II dibawah kekuasaan Tenno Heiko.
b.      Teori Individualisme
Teori ini muncul di tengah-tengah peradaban reformasi barat, kurang lebih pada abad XVII dan XVIII. Teori ini muncul sebagai anti klimaks dari penguasa monarki absolut. Mereka berkeinginan mendapatkan liberte, egalite, dan fraternite. Mereka juga membanggakan pemikiran-pemikiran rasionalisme dan humanisme sebagai  buah dari revolusi Perancis dan revolusi industri.
Individualisme atau liberalisme dalam arti luaas dapat dikatakan sebagai usaha perjuangan menuju kebebasan. Dalam bidang ekonomi liberalisme baru muncul di abad XIX dipelopori oleh Adam Smith.
Dalam pandangan individualisme negar tidak boleh campur tangan dalam urusan pribaaadi. Ekonomi, dan angama     warganya. Tujuan negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam, yaitu sekedar menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Teori ini banyak diterapkan di sebagian besar negara-negara Eropa dan Amerika.
c.       Teori Sosialisme
Kelahiran sosialisme terkait erat dengan keebradaan kapitalisme yang sudah sangat eksploitatif. Sosialisme menentang kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk kesejahteraan umum. Perkembangan sosialisme muncul di daratan Eropa setelah revolusi industri, guna menghindari penghisapan ekonomi oleh segelintir orang (kaum kapitalis).
Dalam perkembangan lebih lanjut, sosialisme diamnfaatan secara politis oleh gerakan-gerakan revolusioner. Tokoh-tokohnya yang terkenal adalah Karl Marx , Lenin dan Stalin. Paham ini berkembang di Eropa Timur, pada umumnya dengan Uni Soviet (sekarang telah bubar) sebagai  kiblatnya. Sosialisme  dengan banyaknya muatan politik berubah bentuk menjadi komunisme. Menurut teori sosialisme negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan negara yaitu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat.
d.      Teori Integralistik
Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dan penguasa (negara) kebersamaan. Alasannya, paham dan anggota-anggotanya saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang organis. Teori ini dipeloposri oleh B. De Spinoza, Adam Miller dan Hegel.
Gagasan paham integralistik di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Dr. Soepomo pada sidang BPUPKI tahun 1945. Menurut Soepomo paham integralistik merupakan aliran pemikiran yang paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan (paguyuban). Dengan demikian semangat kekeluargaan dan kebersamaan ini merupakan ciri integralistik Indonesia. Gagasan Soepomi ini kemudian menjadi dasar terbentuknya tujuan negara RI .

3.      Tujuan Negara Kesatuan RI
Tujuan negara kesatuan RI secara ekspilisit dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 diantaranya berbunyi :
“.........melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka....”
Dari bunyi alenia 4 tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dibentuknya  negara RI adalah :
1.      melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2.      memajukan kesejahteraan umum
3.      mencerdaskan kehidupan bangsa
4.      ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pembukaan UUD 1945





Pembukaan UUD 1945 NKRI

 1. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 :
            Pembukaan UUD 1945 bersama – sama dengan pasal – pasal UUD 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal  18 Agustus 1945, dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II NO.7
            Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea, adapun pada bagian alinea  IV memuat pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia terbentuk dan memiliki hubungan yang bersifat kausal dan organis dengan pasal – pasal UUD 1945. Hubungan ini menyangkut beberapa hal, antara lain :
a.       Undang – undang Dasar ditentukan akan ada
b.      Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan Negara
c.       Negara Indonesia adalah bentuk Republik yang berkedaulatan Rakyat
d.      Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar falsafat Negara Indonesia
Hal – hal tersebut “ bersifat fundamental dan asasi bagi Negara Indonesia, sehingga Pembukaan UUD 1945 berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah “

Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR / MPRS, yang menyatakan :
                  “ Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita – cita luhur dari Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar Negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil Pemilu, karena merubah pembukaan UUD 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran Negara RI”.

Bagaimanakah hubungan antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 ?
Bahwa Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 merupakan rangkaian yang terperinci dari Proklamsi sebagai suatu pernyatan kemerdekaan.

  2. Hakekat Pembukaan UUD 1945
B.     2. 1 Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi
                  Oleh sebab itu, maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945  adalah sebagi sumber dari segala sumber hukum Indonesia, sehingga semua peraturan perundangan yang digunakan di Indonesia harus berdasarkan dan bersumber pada Pancasila
Bagaimanakah hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal – pasal UUD 1945 ?
Bahwa Pembukaan UUD 1945  memuat pokok – pokok pikiran , yaitu :
  1. Pokok pikiran “ Persatuan “
  2. Pokok pikiran “ Keadilan Sosial “
  3. Pokok pikiran “ Kedaulatan Rakyat “
  4. Pokok pikiran “ Ketuhanan YME, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab “
Dan, keempat pokok pikiran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, dijabarkan dalam pasal – pasal UUD 1945. Jadi, Pasal – pasal UUD 1945 merupakan penjabaran dari pokok – pikiran yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.

  3. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib Hukum Indonesia
                  Pembukaan UUD 1945 memuat unsur – unsur yang menurut ilmu hukum diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu keterbulatan dan keseluruhan peraturan – peraturan hukum.

Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok kaidah Negara yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm)
Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental,Pembukaan UUD 1945 ,memiliki beberapa ciri,antara lain:
·         Sebagai norma dasar yang memberikan arah serta dasr-dasar cita-cita hukum bagi Undang-Undang Dasar negara.
·         Memiliki kedudukan hukum yang tinggi dari pada pasal UUD 1945
·         Mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasalnya.
·         Mengandung norma yang harus dipatuhi
·         Memiliki hakikat kedudukan hukum yang bersifat tetap.


4.Makna setiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea pertama
Adalah suatu pengakuan hak azasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain(dalil obyektif),dan untuk mempertanggungjawabkan bahwasanya pernyataan kemerdekaan adalah sesuatu yang sudah selayaknya,karena berdasar atas hak kodrat yang sifatnya mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka (pernyataan subyektif).
 Alinea kedua
Adalah pengakuan hak azasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan azasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan,sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
Alinea ketiga
adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa.
 Alinea keempat
Adalah memuat tujuan Negara ,sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap serta praktis,yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam Negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila.

Soal Kelas XI/Sistem Hukum&Pengadilan Internasional


B.Kerjakan soal –soal di bawah ini denga singkat dan jelas

1. Jelaskan,apa yang dimaksud dengan  “Law Making Treaty”,dan berilah contohnya ( min 2 ).
    Jawab :  ……………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………….
                  ………………………………………………………………………………………..

2. Jelaskan,apa yang dimaksud dengan kebiasaan Internasional ,dan berilah contohnya !
    Jawab :  ………………………………………………………………………………………
                  ………………………………………………………………………………………
                  ………………………………………………………………………………………
                  ………………………………………………………………………………………
                  ………………………………………………………………………………………

3. Jelaskan arti sumber hukum dan sumber hukum internasional !
    Jawab :  a. Sumber Hukum,Yaitu :
                      ……………………………………………………………………………………
                      ……………………………………………………………………………………
                      ……………………………………………………………………………………
                      ……………………………………………………………………………………
                  b. Sumber Hukum Internasional,Yaitu :
                      …………………………………………………………………………………...
                      .…………………………………………………………………………………..

4. Sebutkan macam-macam subyek hukum internasional !
    Jawab :  a.  .…….. …………………………….
                  b.  …………………………………….
                  c.  …………………………………….
                  d.  …………………………………….
                  e.  …………………………………….  

5. Menurut L.Oppenheim , definisi dari hukum internasional ,yaitu ( gunakan bahasa Indonesia ):
          ………………………………………………………………………………………..
                   ………………………………………………………………………………............
                  ………………………………………………………………………………………. 

     6.Jelaskan apa yang dimaksud dengan sengketa nasional,dan sebutkan beberapa penyebabnya    beserta contohnya!
         Jawab : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
                                                                                               
7.Jelaskan,apa yang dimaksud dengan ekstradisi!
   Jawab: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

PUZZLE

Buatlah Puzzle / TTS
Dengan Ketentuan :
                                 1. Materi :  Bab II
                                 2. Bentuk : mendatar dan menurun
                                 3. Jumlah soal keseluruhan  minimal 20 nomer































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SOAL TTS

Mendatar :

                  ……………………………………………………………………………………..
                   …………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  …………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..

 Menurun :
                   ……………………………………………………………………………………..
                   …………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  ……………………………………………………………………………………..
                  …………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………..
                  …………………………………………………………………………………….
                  ……………………………………………………………………………………..   
Soal Pilihan Ganda !

Pilihlah jawaban yang paling tepat !

1.Hukum Internasional  biasa disebut dengan istilah seperti di bawah ini,kecuali….
a.       Convention
b.      Ius Gentium
c.       Volkernrecht
d.      Droit Des Gens
e.       Internasional Law

2.Tiga macam asas yang dikenal dalam hukum internasional,atau hukum antar bangsa,yaitu….
a.       Asas territorial, asas kebangsaan,asas kepentingan negara
b.      Asas territorial, asas kebangsaan,asas kepentingan individu
c.       Asas territorial, asas kebangsaan,asas kepentingan umum
d.      Asas territorial, asas kebangsaan,asas kepentingan bersama
e.       Asas territorial, asas kebangsaan,asas kepentingan rakyat

3.Istilah ‘Hukum Internasional’ dalam bahasa Perancis,yaitu ….
a.       Convention
b.      Ius Gentium
c.       Volkernrecht
d.      Droit Des Gens
e.       Internasional Law

4.Istilah ‘Hukum Internasional’ dalam bahasa Jerman,yaitu ….
a.       Convention
b.      Ius Gentium
c.       Volkernrecht
d.      Droit Des Gens
e.       Internasional Law

5.Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 ,merupakan salah satu contoh dari ….
a.       law making treaty
b.      treaty contract
c.       kebiasaan internasional
d.      keputusan badan peradilan
e.       status mahkamah internasional

6.Penyambutan tamu dari Negara-negara lain dan ketentuan yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal yang berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan,merupakan contoh dari….
a.       law making treaty
b.      treaty contract
c.       kebiasaan internasional
d.      keputusan badan peradilan
e.       status mahkamah internasional

7.Suatu perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku secara umum disebut dengan….
a.       law making treaty
b.      treaty contract
c.       kebiasaan internasional
d.      keputusan badan peradilan
e.       status mahkamah internasional

8.Salah satu contoh dari law making Treaty ,yaitu ….
a.       Konvensi Perlindungan Korban Bencana alam
b.      Konvensi Perlindungan Korban Perang
c.       Konvensi Hukum Alam
d.      Konvensi Zona Ekonomi Eklusive
e.       Konvensi Tentang Hubungan Antar Negara

9.Mahkamah Internasional / International Court Of justice,terdiri atas lima belas orang hakim yang dipilih secara terpisah oleh….
a.       Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB
b.      seluruh anggota tetap Dewan Keamanan PBB
c.       Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB
d.      Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB
e.       Majelis Umum atas persetujuan Negara asal calon hakim

10.  Suatu perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi dua atau kebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-pihak tersebut,disebut dengan ….
a.       law making treaty
b.      treaty contract
c.       kebiasaan internasional
d.      keputusan badan peradilan
e.       status mahkamah internasional

11.  Asas yang didasarkan pada kewenangan Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,merupakan salah satu asas hokum internasional,yaitu….
a.       asas territorial
b.      asas kebangsaan
c.       asas kepentingan umum
d.      asas kebersamaan
e.       asas internasional

12.  Di bawah ini yang tidak termasuk sebagai subyek hukum internasional,yaitu….
a.       tempat-tempat ibadah
b.      negara
c.       individu
d.      Tahta Suci
e.       Palang Merah Indonesia

13.  Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara pada warganya.Artinya,setiap warganegara dimanapun ia berada,tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya.Hal ini merupakan salah satu asas hukum internasional,yaitu….
a.       asas territorial
b.      asas kepentingan umum
c.       asas internasional
d.      asas kebangsaan
e.       aasas kebersamaan

14.  Yang dimaksud dengan istilah ‘Tahta Suci’ dalam hukum Internasional,yaitu ….
a.       kerajaan Inggris
b.      kerajaan Monaco
c.       Vatikan
d.      Gereja
e.       Tempat pemujaan

15.  Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara,daerah atau wilayah,yaitu….
a.       asas territorial
b.      asas kepentingan umum
c.       asas internasional
d.      asas kebangsaan
e.       aasas kebersamaan

16.  Pulau yang menjadi sengketa kepemilikan antara Malaysia dan Indonesia, yang akhirnya melalui keputusan Internasional Court Of Justice dinyatakan sebagai milik Malaysia,yaitu Pulau….
a.       Sipadan dan Ligitan
b.      Simbalat dan Ligitan
c.       Ligitan
d.      Sipadan dan Simbalat
e.       Simbalat

17.  Mahkamah Pengadilan Internasional/ Internasional Court Of Justice atau Mahkamah Internasional,dibentuk berdasarkan ….
a.       perjanjian internasional
b.      kepentingan internasional
c.       Piagam PBB
d.      hasil sidang Majelis Umum PBB
e.       usulan Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB

18.  keputusan Mahkamah Internasional ditetapkan berdasarkan suara mayoritas hakim yang hadir,namun apabila suara hakim yang menyetujui dan yang menolak ternyata seimbang,maka keputusan Mahkamah Internasional ditentukan berdasarkan pendapat ….
a.       Sekretaris Jendral PBB
b.      Presiden Mahkamah Internasional
c.       Dewan Keamanan PBB
d.      suara mayoritas anggota PBB
e.       suara mayoritas Negara yang memiliki hak veto

19.  Dalam pergaulan internasional antarbangsa atau antarnegara sering terjadi sengketa atau perselisihan,sengketa internasional dapat terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya seperti di bawah ini,kecuali ….
a.       negara dengan negara
b.      negara dengan korporasi asing
c.       negara dengan kesatuan kenegaraan bukan negara
d.      negara dengan individu
e.       individu dengan individu

20.  Masa jabatan apara hakim Mahkamah Internasional,yaitu ….
a.       5 tahun
b.      6 tahun
c.       7 tahun
d.      8 tahun
e.       9 tahun

21.  Syarat sahnya siding mahkamah internasional,yitu bila siding dihadiri oleh sedikitnya….
a.       8   orang hakim anggota
b.      9   orang hakim anggota
c.       10 orang hakim anggota
d.      11 orang hakim anggota
e.       12 orang hakim anggota

22.  Hukum Internasional/hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata,adalah pendapat dari ….
a.       Prof. Miriam Bidiharjo
b.      Prof. Mochtar kusumaatmaja
c.       L.Oppenheim
d.      Oppenheimer Lauterpacht
e.       G.Schawarzenberger

23.  Palang merah Internasional yang merupakan salah satu subyek hukum internasional,berkedudukan di….
a.       Jerman
b.      Jepang
c.       Jenewa
d.      Italia
e.       Yerusalem

24.  Salah satu organisasi internasional yang juga termasuk sebagai subyek hukum internasional, yang bergerak dalam bidang kesehatan,yaitu….
a.       ILO
b.      WHO
c.       FAO
d.      UNESCO
e.       UNICEF

25.  Salah satu organisasi internasional yang juga termasuk sebagai subyek hukum internasional, yang bergerak dalam bidang perburuhan,yaitu….
a.       ILO
b.      WHO
c.       FAO
d.      UNESCO
e.       UNICEF

26.  Salah satu organisasi internasional yang juga termasuk sebagai subyek hukum internasional, yang bergerak dalam bidang pangan dan pertanian,yaitu….
a.       ILO
b.      WHO
c.       FAO
d.      UNESCO
e.       UNICEF
27.  Konvensi Tentang Hubungan Konsuler yang ditetapkan di Wina pada tahun 1963,merupakan salah satu contoh dari….
a.       law making treaty
b.      treaty contract
c.       kebiasaan internasional
d.      keputusan badan peradilan
e.       status mahkamah internasional

28.  Kedudukan Mahkamah Internasional,terletak di ….
a.       Jakarta ,Indonesia
b.      Tokyo , Jepang
c.       Serawak , Malaysia
d.      Den Haag , Belanda
e.       Los Angeles , Amerika

29.  Segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan dan bersifat memaksa,mengikat ,dan harus dipatuhi sehingga jika dilanggar maka pelanggarnya akan mendapat sanksi,adalah pengertian dari….
a.       norma hukum
b.      sanksi hukum
c.       kepastian hukum
d.      sumber hukum
e.       ketegasan hokum

30.  Suatu produk hukum yang penekannya pada proses pembuatan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif bagi hukum internasional,adalah pengertian dari ….
a.       sumber hukum formal
b.      sumber hukum material
c.       sumber hukum moral
d.      sumber hukum pidana
e.       sumber hukum perdata

31.  yang bisa dianggap sebagai subyek hukum internasional dalam arti sempit,yaitu….
a.       Orang perseorangan
b.      rakyat
c.       masyarakat
d.      penduduk
e.       warganegara

32.  Sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional,adalah arti dari….
a.       sumber hukum formal
b.      asumber hukum material
c.       sumber hukum internasional
d.      sumber hukum pidana
e.       sumber hukum perdata

33.  Konvensi Tentang Hubungan Diplomatik sebagai salah satu contoh dari Law Making Treaty, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang di putuskan melalui….
a.       Konvensi Jenewa Tahun 1949
b.      Konvensi Jenewa Tahun 1958
c.       Konvensi Jenewa Tahun 1969
d.      Konvensi Wina Tahun 1961
e.       Konvensi Jenewa Tahun 1963

34.  Yang berhak untuk menyambut kedatangan tamu dari negara lain di negara yang menggunakan sistem Kabinet parlementer, yaitu….
a.       Mentri Luar Negeri
b.      Mentri Dalam Negeri
c.       Kepala Negara
d.      Kepala Pemerintahan
e.       Wakil presiden


35.  Yang berhak untuk menyambut kedatangan tamu dari negara lain di negara yang menggunakan sistem Kabinet parlementer, yaitu….
a.       Mentri Luar Negeri
b.      Mentri Dalam Negeri
c.       Presiden/raja/ratu
d.      Kepala Pemerintahan
e.       Wakil presiden