BAB II. SISTEM PEMERINTAHAN

BAB II.  SISTEM PEMERINTAHAN

1. Sistem Pemerintahan.

1. Pengertian Sistem

-Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia:

Bahwa system diartikan sebagai susunan kesatuan-keasatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

-Pengertian secara umum :

Yag dimaksud dengan ‘sistem;.yaitu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait – mengkait satu dengan yang lainnya.

2. Pengertian Pemerintahan dan pemerintah

Pemerintahan adalah merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat para penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tugas yang telah ditetapkan dalam perundang – undangan.

Pemerintah dalam arti luas adalah syatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemerintah dlam arti sempit adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara ( eksekutif ) yang terdiri dari presiden, wakil presiden dan para menteri.

3. Macam system pemerintahan:

Secara umum,system pemerintahan ada dua macam yaitu system pemerintahab presidensial dan system pemerintahan parlementer

Penjelasan :

1. Pemerintahan presidensial.

Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Contoh negara penganut :

 Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-cirinya :

1)      Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara ).

2)      Kekuasaan eksekutif (presiden )dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.

3)      Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen maupun non departemen.

4)      Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR.

5)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR , oleh sebab itu, antara presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer 

       Adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presidendan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Ciri- cirinya :

1)      Kekuasaan legislatif (DPR) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (pemerintah / perdana menteri)

2)      Menteri menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR.  Artinya, kabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen.

3)      Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.  Alasannya, anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

4)      Kedudukan kepala negara ( Raja, Ratu, Pangeran, atau Kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat.

Perbedaan/Perbandingan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Hal	Parlementer	Presidensial
Kepala Negara	Presiden atau Raja	Presiden
Kepala Pemerintahan	Perdana Menteri	Presiden
Mentri-mentri	Berasal dari Parlemen dan disetujui oleh Perdana Menteri	Dipilih dan diangkat oleh Presiden dan berkedudukan sebagai Pembantu Presiden
Parlemen bisa membubarkan kabinet?	Ya	Tidak
Kabinet bisa membubarkan parlemen?	Ya	Tidak
Masa Jabatan kabinet Tertentu?	Tidak	Ya
Parlemen Mengawasi Eksekutif?	Kadang-kadang	Tidak secara langsung ,hanya apabila eksekutif dianggap melakukan pelanggaran hukum,maka Parlemen (DPR) akan menggunakan fungsi pengawasan
Pusat Kekuasaan	Parlemen	Tidak ada,semua lembaga negara memiliki kekuasaan sesuai bidangnya masing-masing
Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.	Ya, ( karena jika tidak sesuai ,maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah.)	Tidak

Beberapa negara di dunia tidak menerapkan system presidensial ataupun parlementer  secara kaku, tetapi terkadang berupa variasi di antara keduanya.

Syarat-syarat negara Presidensial yang stabil

1.      Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat

2.      Presiden harus dipilih untuk masa jabatan tertentu

3.      Presiden tidak bisa membubarkan atau mengurangi kekuasaan parlemen

2.  Bentuk Pemerintahan

Secara umum,pada masa sekarang dikenal adanya dua macam bentuk pemerintahan,yaitu :

-Bentuk pemerintahan monarkhi /kerajaan

-Bentuk pemerintahan republik

      Penjelasan :

a.      Bentuk Pemerintahan Monarki ,yang meliputi:

1)      Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (Raja, Ratu atau Kaisar)

Contoh : Prancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L`etat C`est Moi (Negara adalah Saya)

2)      Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja yang kekuasaannya dibatasi oleh UUD (Konstitusi)

Contin : Brunei Darussalam, Jepang Saudi Arabia, Yordania, Denmark

3)      Monarki Parlementer, adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.  Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri (Kabinet) dan bertanggung jawab kepda Parlemen.  Raja hanya sebagai simbol.

Contoh : Inggris, Belanda, malaysia.

b.      Bentuk Pemerintahan Republik,yang meliputi:

1)      Republik Absolut, Pemerintahan bersifat diktaktor tanpa ada pembatasan kekuasaan, penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakan partai politik.

2)      Republik Konstitsional, Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Pengawasan dilakukan oleh parlemen. Contoh : Indonesia

3)      Republik Parlementer, Presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Mentri yang bertanggung jawab kepada parlemen.  Kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuaaan eksekutif

#. Dasar Pemerintahan :

 Ada beberapa teori tentang apa yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya ,yaitu; 

1. Teori Kekuasaan Tuhan, yang menjadi dasar pemerintahan adalah Kitab suci, dimana segala sesuatu disalurkan menurut kehendak Tuhan

2. Teori Perjanjian Masyarakat, kekuasaan pemerintahan itu adalah suatu bentukan atau ciptaan manusia, yaitu berdasarkan atas perjanjian masyarakat

3. Teori KedaulatanNegara, negara itu bukanlah buatan manusia, Negara adalah hasil alam yang berbentuk berdasarkan bekerjanya hukum alam, dimana yang lebih kuat menguasai dan yang lebih lemah menggantungkan diri dan dikuasainya.

4. Teori Kedaulatan Hukum, kekuasaan pemerintahan adalah yang dibenarkan menurut hukum

      #  Tugas dan Fungsi Pemerintah (tugas negara yang sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan),yaitu:

1. Menyelenggarakan Kepentingan Umum

Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional dalam arti kepentingan bangsa, masyarakat dan negara.

Misalnya :  pembangunan bidang kesehatan. Olah raga, pariwisata, jasa umum dan lain-lain

2. Fungsi di dalam Negara Politik

Menjalankan empat fungsi pokok :

a.       Memelihara ketertiban dan ketenangan, yaitu mengatasi gangguan terhadap ketertiban dan gangguan yang datang dari warga masyarakat sendiri maupun sumber lainnya

b.      Fungsi pertahanan dan keamanan

c.       Fungsi diplomatik

d.      Fungsi perpajakan

3. Fungsi di dalam Negara Hukum

Tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan.  Negara dikembangkan sebagai negara hukum

4. Fungsi di dalam Negara Administrasi

Memegang peranan pokok sebagai :

a.       Stabilisator (pemantau), pemerintah harus berusaha menciptakan kemantapan dalam bidang POLEKSOSBUDHANKAM

b.      Inovator (pembaharu), pemerintah harus berusaha menemukan konsepsi, cara kerja, sistem, bahkan cara bervikir yang baru dalam rangka meningkatan pelayanan sehingga tercapai peningkatan yang nyata

c.       Pelopor, kepeloporan pemerintah dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya

Misalnya : Bidang ekonomi : dengan memperluas kesempatan kerja, Bidang politik misalnya memelopori pembinaan komstelasi politik kearah penyederhanaan partai

                       Kepemerintahan Yang Baik

1. Pengertian tentang kepemerintahan yang baik, menurut :

1. World bank

Good Govermance merupakan bentuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran korupsi dan menjalankan disiplin anggaran

2. United Ntions Development Program ( UNDP )

Hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

3. PP  No 101 tahun 2000

Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahanyang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat.

2. Prinsip kepemerintahan yang baik.

Praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut :

a.       Partisipasi, yaitu setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing

b.      Penegakan Hukum, yaitu bahwa kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh

c.       Transparan, yaitu bahwa transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi, informasi mudah diakses dan infirmasinya harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan evaluasi

d.      Daya Tanggap, yaitu bahwa setiap lembaga dan prosesnya harus diserahkan pada upaya untuk melayani pihak yang berkepentingan (masyarakat)

e.       Berorientasi Konsensus, yaitu bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus (kesepakatan)

f.       Berkeadilan, yaitu bahwa pemerintayan yang bauk akan memberikan kesempatan yang sama.

g.      Efektifitas dan Efisiensi

Bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatttu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan

h.      Akuntabilitas, yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (pemerintah), swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) ke[ada publik.

i.        Bervisi strategis, yaitu bahwa para pimpinan dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia

j.        Kesalingterkaitan, yaitu bahwa keseluruhan ciri pemerintahan yang baik tersebut diatas adalah saling memperkuat dan saling terkait.

Ciri-ciri pemerintahan yang baik menurut PP nomor 101 tahun 2000, adalah sebagai berikut :

1. profesionalitas
2. akuntabilitas
3. transparansi
4. pelayanan prima
5. demokrasi
6. efisiensi
7. efektifitas
8. supremasi hukum

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.  Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkam asas-asas umum pemerintahan sebagai berikut :

a.       asas kepastian hukum

b.      asas tertib penyelenggaraan negara

c.       asas kepentingan umum

d.      asas keterbukaan

e.       asas proporsiona;itas, asas yang mengutamakan keseimbagan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

f.       Asas profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

g.      Asas akuntabilitas